SOSIALISASI PERATURAN BANGUNAN GEDUNG UMUM DAN GEDUNG NEGARA SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DAN TEKNIS BANGUNAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo melalui Bidang Pertanahan dan Tata Bangunan menyelenggarakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung umum maupun gedung negara, yang dilaksanakan di Hotel Maesa, Jl. Ahmad Dahlan No. 82A Ponorogo tanggal 14 Maret 2018. Sosialisasi ini mendatangkan narasumber yang berasal dari Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Acara dimulai dengan laporan ketua panitia pelaksana kegiatan oleh Ir. Sunarti Aningsih MM. Sedangkan acara secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Endang Retno Wulandari, MM. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Sesuai dengan amanat UU No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, bahwa pemerintah daerah harus mendorong terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung juga harus menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Hal tersebut diatas tentu saja tidak dapat terlepas dari peran para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Ponorogo untuk melayani sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyampaian materi sosialisasi, narasumber menegaskan bahwa ada kesamaan persyaratan teknis dan administrasi antara bangunan umum dan bangunan negara yaitu bahwa, semua gedung harus sesuai dengan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan harus selaras dengan bangunan sekitar apabila telah ditentukan, semua bangunan harus memperhatikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Dari segi administrasi bahwa semua bangunan gedung harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sedangkan khusus untuk bangunan negara bahwa bangunan gedung negara dibangun harus memenuhi kaidah administrasi baik dalam penganggaran maupun pelaksanaannya.

Selain itu, disampaikan pula bahwa pengusulan untuk pembangunan gedung negara harus mengacu pada Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Bupati. Berkenaan dengan pelaksanaan fisik oleh dinas atau SKPD yang perencanaannya menggunakan konsultan atau penyedia jasa, maka tidak diperlukan pengesahan oleh dinas teknis.

Selain yang disampaikan itu, narasumber juga mendorong kepada daerah Kabupaten Ponorogo agar segera dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung yang bertugas memberikan pertimbangan teknis terkait bangunan gedung yang ada di Kabupaten Ponorogo agar tercipta bangunan gedung yang sesuai ramah lingkungan dan sesuai dengan peruntukannya. 

Discover the City Using Our Mobile App

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit. Nemo enim ipsam. voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut oditt fugit, sed quia conseuuntur magni dolores eos qui ratione sed quia conseuuntur.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit. Nemo enim ipsam. voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut oditt fugit, sed quia conseuuntur magni dolores eos qui ratione sed quia conseuuntur.